Usulan Revisi HPN Perlu Disikapi Proporsional

Jumat, April 20, 2018 Add Comment



Sikap Dewan Pers sudah benar dan tepat di tengah pusaran polemik perubahan tanggal Hari Pers Nasional karena Dewan Pers sedang memfasilitasi permintaan AJI dan IJTI selaku konstituen Dewan Pers. 


Pernyataan Sikap Bersama AJI dan IJTI tentang Usulan Perubahan Tanggal Hari Pers Nasional


ALIANSI Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengusulkan perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari. Usulan disampaikan AJI dan IJTI pada Maret 2018 dan Dewan Pers meresponsnya dengan menggelar pertemuan terbatas di Lantai 7 Gedung Dewan Pers pada Rabu, 18 April 2018.

Pertemuan itu dihadiri anggota dan mantan anggota Dewan Pers, serta wakil konstituen Dewan Pers yang berasal dari AJI, IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Dalam pertemuan sekitar 3 jam itu wakil dari AJI dan IJTI menyampaikan apa dasar pemikiran munculnya usulan revisi tanggal pelaksanaan HPN dan dituliskan secara lengkap dalam bentuk kajian sejarah.

Wakil dari konstituen Dewan Pers menyampaikan sejumlah pandangannya terhadap usulan AJI dan IJTI. Seperti disampaikan Dewan Pers, pertemuan tersebut baru sebatas mendengarkan masukan dari konstituen sehingga belum ada keputusan atas usulan AJI dan IJTI itu.

Menjelang pembahasan di Gedung Dewan Pers, perihal revisi HPN sudah menjadi perdebatan hangat di komunitas media. PWI dari sejumlah daerah sudah mengeluarkan pernyataan, yang isinya antara lain mempertanyakan sikap Dewan Pers yang berencana merevisi HPN; mendesak agar PWI mensomasi Dewan Pers dan mengganti ketuanya karena memfasilitasi pertemuan itu; mendesak PWI pusat menarik wakilnya dari Dewan Pers; dan menyatakan HPN tanggal 9 Februari adalah harga mati.

Melihat dinamika yang berkembang atas usulan tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, meminta semua pihak untuk melihat soal ini secara bijak dan objektif. Apa yang disampaikan AJI dan IJTI adalah upaya untuk menjawab aspirasi dari anggota AJI dan IJTI yang menghendaki agar ada upaya penyelesaian dari keengganan kedua organisasi ini untuk terlibat dalam HPN. Penyelesaian soal ini dilakukan melalui cara yang prosedural, yaitu meminta agar dibahas di komunitas pers dengan difasilitasi Dewan Pers. Menyelesaikan masalah melalui jalan musyawarah dan dialog adalah cara demokratis dan bermartabat untuk menyelesaikan masalah, termasuk soal HPN.

AJI dan IJTI memakai cara yang prosedural untuk menyelesaikan masalah itu dan belum memakai cara legal, yaitu mencari penyelesaian masalah dengan mempersoalkan dasar hukum HPN ke Mahkamah Agung. Misalnya begitu. Cara itu tidak kami tempuh karena kami menganggap bahwa masih ada Dewan Pers, yang notabene menjadi tempat berhimpun konstituen Dewan Pers.

HPN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985, yang dasar hukumnya memakai Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, meminta organisasi wartawan bersikap proporsional dan tidak emosional melihat perkembangan ini. Sikap mempertanyakan Dewan pers adalah bentuk ketidaktahuan atas atas apa yang terjadi selama ini. Sikap Dewan Pers sudah benar dan tepat dengan menggelar pertemuan tersebut karena memang ada aspirasi dari konstituennya yang meminta, yaitu AJI dan IJTI. Jadi, gugatan terhadap Dewan Pers jelas sesuatu yang berlebihan, emosional, dan mendasarkan pada kemarahan yang tidak jelas.

Ketiga, kami kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh AJI dan IJTI lebih sebagai upaya meminta komunitas pers memperbincangkan kembali soal penetapan HPN. Kami tak punya kepentingan dengan hari lahir organisasi wartawan PWI yang diperingati setiap 9 Februari. Kami hanya minta ada peninjauan ulang untuk peringatan HPN yang juga memakai tanggal 9 Februari. Sebab, pemakaian tanggal yang sama untuk dua peringatan (hari lahir PWI dan HPN) menimbulkan kesan bahwa hal itu hanya hari peringatan untuk satu organisasi wartawan dan bukan hari lahir yang patut diperingati oleh komuitas pers Indonesia. Tanpa ada perubahan signifikan, salah satunya berupa tanggal, akan sulit mengubah kultur pelaksanaan HPN secara signifikan.

Keempat, dalam pertemuan itu wakil dari PWI mempertanyakan apakah benar anggota AJI dan IJTI adalah wartawan. AJI dan IJTI juga menjawab dengan menyatakan, apakah benar anggota PWI semuanya wartawan. Tapi kami sepakat bahwa ini harus menjadi perhatian Dewan Pers. Oleh karena itu kami setuju Dewan Pers melakukan penertiban kepada anggota konstituennya. Salah satu caranya adalah dengan mengecek apakah anggota organisasi wartawan itu memang jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik atau bukan? Atau hanya orang yang punya kartu pers dan mengaku sebagai wartawan tapi pekerjaannya hanya mencari uang dari nara sumber?

Kami mengusulkan agar Dewan Pers membuka pengaduan soal ini. Misalnya, meminta publik memberi laporan atas praktik-praktik buruk yang berkaitan dengan wartawan dan kewartawanan di tengah masyarakat. Sebab, sudah umum terdengar bahwa ada orang yang mengaku punya kartu pers atau kartu organisasi wartawan meski sebenarnya orang itu tak berhak memilikinya karena dia sebenarnya pegawai negeri atau lainnya, yang intinya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kerja jurnalistik.

Kelima, kami menghormati upaya yang dilakukan Dewan Pers dengan menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Seperti yang disampaikan Dewan Pers, pertemuan itu untuk mendengarkan apa pandangan dari komunitas pers atas usulan AJI dan IJTI yang minta perubahan tanggal HPN.

Seusai pertemuan, Dewan Pers menyatakan akan merangkum usulan tersebut dan akan membahasnya di internal Dewan Pers. AJI dan IJTI, sebagai pengusul penggantian HPN, akan menyatakan sikap setelah ada hasil resmi dari Dewan pers atas usulan tersebut.

Jakarta, 19 April 2018

Ketua Umum AJI Abdul Manan
Ketua Umum IJTI Yadi 

__________________________________________

Lampiran: 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentaeng Hari Pers Nasional



Naskah Usulan Perubahan Hari Pers Nasional

Kamis, April 19, 2018 Add Comment


Naskah ini disusun bersama oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kedua organisasi profesi jurnalis ini mengusulkan tanggal 23 September 1999 sebagai pengganti Hari Pers Nasional 9 Februari. Pelaksanaan HPN lebih mirip sebagai perayaan hari ulang tahun PWI.

Sekilas Hari Pers Nasional 9 Februari

SETIAP tahun peringatan Hari Pers Nasional digelar pada 9 Februari. Sebagian besar publik mungkin menerimanya tanpa pertanyaan dan tidak mempedulikan asal muasal dari penetapan tanggal tersebut. Itu merupakan tanggal lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi yang oleh pemerintah Orde Baru (1967-1998) ditetapkan sebagai satu-satunya wadah bagi jurnalis Indonesia.

Gagasan awal soal Hari Pers Nasional baru muncul pada kongres ke-16 PWI, 4-7 Desember 1978, di Padang. Salah satu keputusan kongres adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan 9 Februari, tanggal lahir PWI, sebagai Hari Pers Nasional. Setelah tujuh tahun terbitlah Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal 9 Februari itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Keputusan tentang HPN adalah buah lobi Harmoko, mantan ketua PWI, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan, kepada Presiden Soeharto. Setahun sebelum keluarnya keputusan Presiden soal HPN, Harmoko juga mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1984 yang menyatakan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah.

Pertanyaan mengenai penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sudah cukup lama muncul di komunitas pers. Pertanyaan itu kian kencang setelah rezim Orde Baru berakhir pada 1998. Era kejatuhan Soeharto itu diikuti demokratisasi politik dan bermunculannya organisasi wartawan baru. Dengan situasi yang berubah, maka pertanyaan soal 9 Februari sebagai hari Pers Nasional menjadi kian mengemuka.

Ada sejumlah kritik terhadap PWI di masa Orde Baru. Salah satunya adalah sikapnya yang lebih menjadi alat untuk mengontrol pers yang kritis. Selain itu, dari aspek kesejarahan, PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan yang pernah ada di Republik ini. Pada masa penjajahan tercatat ada sejumlah organisasi wartawan yang berdiri. Yang paling menonjol adalah Inlandsche Journalisten Bond (IJB), berdiri pada 1914 di Surakarta. Selain itu juga ada Sarekat Journalists Asia yang lahir pada 1925, Perkumpulan Kaoem Journalists pada 1931, dan Persatoean Djurnalis Indonesia yang dideklarasikan pada 1940. PWI sendiri lahir 1946.

Penetapan hari lahir satu organisasi wartawan sebagai pers nasional juga menjadi “batu kerikil” sendiri dalam pelaksanaannya. Sebab, sejumlah organisasi wartawan yang memiliki visi tak sama dengan PWI cenderung tak ingin terlibat dalam peringatan HPN. Selama ini yang secara terbuka menyatakan tak terlibat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Organisasi jurnalis yang juga terlihat enggan terlibat jauh dalam peringatan HPN adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sejumlah fakta itulah yang membuat upaya rintisan untuk menemukan HPN yang baru menjadi mendesak. Upaya rintisan awal untuk mencari tanggal HPN yang baru digelar 22 Juli 2010. Saat itu AJI menyelenggarakan workshop dengan mengundang wartawan dan sejumlah sejarawan, seperti Dr Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI), Suryadi (peneliti Universiteit Leiden, Belanda), dan Taufik Rahzen (penulis buku Seratus Tahun Jejak Pers Indonesia) untuk membahas masalah ini. Rintisan serupa kembali dilakukan tahun 2017. Kali ini kegiatannya dilakukan oleh AJI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berupa seminar dengan tema “Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional” di Hall Dewan Pers, Jakarta, 16 Februari 2017.

Menurut Ketua Umum AJI Suwarjono, seminar itu merupakan upaya untuk mengakhiri “pro dan kontra” soal penetapan HPN. Ketua IJTI Yadi Hendriana berharap ada tonggak baru di dalam perumusan tanggal baru untuk HPN. Ketua PWI Margiono, dalam seminar itu, menyampaikan bahwa ia tak mempersoalkan pengubahan tanggal asal kegiatannya yang dapat memberikan manfaat bagi pers. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, saat membuka seminar itu, mendukung inisiatif bersama tersebut. Ia mengatakan peluang mengubah HPN sangat besar. Sebab, dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang penetapan Hari Pers Nasional sudah tidak berlaku lagi.

Tulisan ini adalah rangkuman hasil diskusi organisasi jurnalis, serta rekomendasi dari seminar 16 Februari 2017. Bahan kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi Dewan Pers untuk mendorong adanya perubahan Hari Pers Nasional yang selama ini diperingati tiap 9 Februari. Harapannya, penetapan tanggal baru hari pers itu agar bisa diterima dan dirayakan semua komunitas pers Indonesia.


Aspek Hukum Perubahan HPN

Salah satu dasar hukum yang menjadi rujukan keluarnya Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 tentang Penetapan HPN adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2815), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235).

Perubahan regulasi cukup besar terjadi setelah Soeharto jatuh, yang kemudian menjadi awal lahirnya era reformasi. Salah satu yang juga berubah adalah regulasi tentang pers, dengan lahirnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perubahan ini diusulkan masyarakat pers karena menilai UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang-Undang Pers 1982 memberikan banyak pembatasan dan tak memberi ruang bagi tumbuhnya kemerdekaan pers.

Salah satu perubahan ketentuan penting dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 adalah dicabutnya ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), instrumen yang dipakai pemerintahan Orde baru untuk mengontrol pers. Dengan adanya ketentuan itu, maka undang-undang yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari sisi substansi, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memuat sejumlah prinsip dasar perlindungan kebebasan berekspresi dan hak jurnalis untuk menyebarluaskan informasi. Undang-Undang Pers berusaha menyeimbangkan jaminan kebebasan pers dengan tuntutan atas profesionalisme, serta tanggung jawab pers atas kepentingan publik. Prinsip yang hendak ditegakkan Undang-Undang Pers sejalan dengan Konstitusi (Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen) dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan sejumlah riset dan diskusi yang dilakukan sebelumnya, ada sejumlah alternatif sebagai pengganti HPN 9 Februari. Pertama, 7 Desember. Ini merujuk pada hari meninggalnya Tirto Adhi Soerjo, pendiri pers pribumi, Medan Prijaji, yang terbit tahun 1907. Tirto juga sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah pada 9 November 2006. Kedua, 23 September 1999, tanggal berlakunya Undang Undang Pers.


Usulan Hari Pers Nasional Baru

Dengan sejumlah pertimbangan, kami mengusulkan 23 September sebagai Hari Pers Nasional untuk menggantikan 9 Februari. Kami menilai pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak terpenting dalam sejarah kemerdekaan pers Indonesia. Undang-Undang Pers 1999 termasuk salah satu produk reformasi hukum yang memenuhi standar demokrasi, baik dari sisi proses pembahasan maupun substansinya.

Undang-Undang Pers lahir melalui proses pembahasan yang demokratis. Inisiatif untuk merumuskan rancangan undang-undang ini tak hanya dari “dari atas” (pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat), tapi juga datang “dari bawah” (masyarakat, khususnya kalangan jurnalis, pegiat kebebasan berekspresi, dan kalangan akademisi). Proses pembahasan di DPR pun berlangsung di tengah gairah demokratisasi yang menyala-nyala, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholders kemerdekaan pers (pemerintah, DPR, jurnalis, dan berbagai kelompok masyarakat sipil). Walhasil, pengesahan Undang-Undang Pers 1999 bisa disebut sebagai salah satu capaian terpenting di awal-awal era Reformasi.

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia dikendalikan secara ketat melalui berbagai aturan yang diterbitkan Departemen Penerangan. Di atas kertas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 memang menjamin kemerdekaan pers dengan menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan pembredelan. Tapi, dalam prakteknya, sejumlah aturan pelaksanaan undang-undang tersebut sering menjadi alat pemerintah untuk mengontrol dan memberangus pers.

Di masa Orde Baru, siapa pun yang hendak menerbitkan surat kabar harus mengantongi Surat Izin Terbit dari Departemen Penerangan—belakangan berubah nama menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)—dan Surat Izin Cetak dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Untuk mendapat kedua surat izin tersebut, calon penerbit terlebih dahulu harus memperoleh setumpuk surat rekomendasi, termasuk surat dari pejabat sipil dan militer daerah, surat rekomendasi dari organisasi wartawan, serikat penerbit surat kabar, surat dukungan permodalan dari bank, sampai surat rekomendasi dari percetakan.

Selama puluhan tahun, SIT/SIUPP dan SIC ibarat “nyawa” bagi perusahaan pers yang direstui pemerintah. Sebaliknya, lewat kedua surat izin itu pula, penguasa Orde Baru bisa mencabut nyawa surat kabar yang dianggap tidak patuh atau membahayakan kepentingan mereka. Di luar dugaan banyak orang, pada 1999, pemerintahan transisi yang dipimpin Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie segera memberi angin segar bagi kemerdekaan pers lewat Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah.

Di masa lalu kedua tokoh ini tak lepas dari sejarah gelap pers di Indonesia. Habibie pernah berada di pusaran kontroversi pemberedelan tiga media pada 21 Juni 1994 (majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik) gara-gara pemberitaan pembelian 39 kapal perang bekas Jerman. Sedangkan Yunus Yosfiah kerap dikait-kaitkan dengan peristiwa terbunuhnya lima jurnalis asing di Balibo, Timor-Timur, pada 1975.

Tak lama setelah dilantik sebagai anggota Kabinet Reformasi pada 23 Mei 1998, Yunus mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP. Yunus juga mengizinkan semua media yang SIUPP-nya dicabut semasa Orde Baru untuk terbit kembali. Ia juga menjanjikan akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pokok Pers ke DPR. Kebijakan “reformis” itu tak terlepas dari dorongan kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan informasi kala itu.

Dua hari setelah Yunus diangkat sebagai Menteri Penerangan, pengurus AJI, Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), dan sejumlah tokoh pers senior menemui Yunus di kantornya. Mereka kembali menyampaikan tuntutan tentang jaminan kemerdekaan pers, serta mengusulkan jaminan tersebut dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sepekan kemudian, sejumlah tokoh aktivis dan tokoh pers senior berdemonstrasi di depan Departemen Penerangan. Mereka menyampaikan tuntutan yang lebih rinci dan komprehensif tentang jaminan kemerdekaan pers. Ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa, Yunus menyatakan persetujuannya atas 10 tuntutan mereka. Sepekan kemudian, Yunus memenuhi janjinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP yang diteken Harmoko.

Pada Juli 1998, Yunus menggandeng sejumlah wartawan senior untuk menyusun draf rancangan undang-undang tentang pers yang akan diusulkan pemerintah kepada DPR. Ini merupakan terobosan dalam perumusan rancangan undang-undang, karena pemerintah langsung melibatkan stakeholders terpenting kebebasan pers sejak awal. Meski demikian, prosesnya bukan mulus tanpa perdebatan.

Hingga perubahan keenam draf RUU Pers, tim perumus dari pemerintah masih mengusulkan sejumlah pasal kontroversial. Pasal 6 draf tersebut misalnya menyatakan, “Pers nasional wajib menegakkan kebenaran, keadilan, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”. Adapun Pasal 8 menyatakan, “Penerbitan pers yang bertentangan dengan Konstitusi dan atau berdasarkan Komunisme, Marxisme-Leninisme harus dilarang.”

Selain itu ada 13 pasal yang bisa mengirimkan wartawan ke penjara. Salah satunya pasal yang menyatakan bila pengusaha menggunakan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan yang menyebabkan penyelewengan peranan pers, mereka diancam “pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”. Setelah melewati perdebatan alot, kedua pasal-pasal kontroversial hilang pada draf ke-8 RUU Pers versi pemerintah.

Di samping melibatkan kalangan wartawan serta akademisi di bidang hukum dan media nasional, di akhir perumusan draf RUU Pers, Departemen Penerangan juga berkonsultasi dengan UNESCO. Lembaga di bawah naungan PBB itu menunjuk mitra mereka, Article 19, untuk memberikan asistensi kepada pemerintah Indonesia. Dalam proses konsultasi intensif selama dua pekan, tim Article 19 mengevaluasi pasal demi pasal RUU Pers versi pemerintah dan menyelaraskannya dengan standar dan konvensi internasional di bidang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Seiring dengan perumusan RUU Pers versi pemerintah, di luar gedung Departemen Penerangan sekelompok ahli dan praktisi media yang terhimpun dalam Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) juga menyiapkan draf RUU Pers. Penyiapan draf alternatif ini merupakan langkah antisipasi bila Departemen Penerangan malah merumuskan RUU yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Di samping menggelar berbagai diskusi dan seminar publik, MPPI juga membuka jalur lobi ke Komisi I DPR yang membidangi urusan pers. MPPI kemudian mengirimkan draf RUU versi mereka ke DPR.

Pada Agustus 1999, DPR mulai membahas draf RUU Pers. Selama sebelas hari, Komisi I DPR mempelajari dan membandingkan tiga draf RUU: versi DPR, versi pemerintah, dan versi MPPI. Karena sebelumnya telah beberapa kali berlangsung pertemuan dan diskusi, tiga draf di meja anggota DPR memiliki banyak kesamaan. Menteri Yunus dua kali menghadiri rapat pembahasan RUU Pers di DPR, yakni tanggal 26 dan 27 Agustus 1999.

Yunus kembali menegaskan komitmen pemerintahan Reformasi untuk membuka keran kemerdekaan pers. Yang menarik, ketika DPR meminta pemerintah menghadirkan “tim ahli”, Departemen Penerangan menunjuk tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja (mantan Redaktur Pelaksana Harian Indonesia Raya yang kelak menjadi ketua Dewan Pers pertama di era Reformasi), serta Sabam Leo Batubara (Ketua SPS, yang kemudian menjadi anggota Dewan Pers). Kedua tokoh ini sejak awal terlibat dalam pembahasan RUU Pers versi pemerintah, versi DPR, dan versi MPPI.

Akhirnya, pada 13 September 1999, rapat paripurna DPR menyetujui RUU Pers menjadi Undang-Undang Pers. Sepuluh hari kemudian, pada 23 September 1999, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak tanggal itulah berlaku satu undang-undang yang paling menjamin kebebasan pers dalam sejarah Indonesia modern. Atmakusumah, dalam kolom di majalah D&R, menyebut kelahiran Undang-Undang Pers sebagai ujung dari “Perjalanan 255 tahun yang melelahkan.”

Secara substansial, Undang-Undang Pers 1999 mengandung sejumlah prinsip dasar perlindungan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mengumpulkan serta menyebarluaskan informasi. Prinsip dasar dalam Undang-Undang Pers sejalan dengan konstitusi (Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19). Undang-Undang Pers baru telah berusaha menyeimbangkan jaminan kebebasan pers dengan tuntutan atas profesionalitas serta tanggung jawab pers atas kepentingan publik. Dengan kata lain, Undang-Undang Pers pada prinsipnya menginginkan pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab kepada publik.

Undang-Undang Pers baru menjamin kebebasan pers dengan menghapuskan sistem perizinan yang bisa dipakai untuk mengendalikan pers; menghilangkan wewenang pemerintah untuk melarang dan menyensor pemberitaan; serta menghilangkan hambatan dalam kerja-kerja jurnalistik dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Undang-Undang Pers baru juga menjamin kebebasan jurnalis untuk membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi berdasarkan pilihan pribadi mereka. Memperkuat jaminan atas kemerdekaan pers, untuk pertama kalinya Undang-Undang Pers mencantumkan ketentuan pidana, yakni hukuman penjara dan denda bagi siapa pun yang menghalang-halangi kemerdekaan pers.

Di samping memberi jaminan atas kebebasan pers, Undang-Undang Pers 1999 juga mewajibkan jurnalis bekerja secara profesional antara lain dengan mewajibkan kepatuhan pada kode etik; meralat pemberitaan yang keliru; melayani hak jawab dan hak koreksi; serta mematuhi kesepakatan dengan narasumber tentang informasi berstatus on the record, embargo, background, atau off the record. Pada saat yang sama, UndangUndang Pers mengamanatkan pembentukan Dewan Pers yang independen sebagai sarana bagi masyarakat untuk memastikan pelaksanaan kemerdekaan pers yang sehat dan profesional. Undang-Undang Pers pun mencantumkan pidana berupa denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan undang-undang.

Kini, Undang-Undang Pers 1999 telah berlaku selama 17 tahun. Selama itu pula, sebagai sebuah mahakarya atau masterpiece, Undang-Undang Pers telah menunjukkan manfaatnya bagi perlindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Memang, dengan kehadiran Undang-Undang Pers, kehidupan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari ancaman.

Jurnalis di banyak tempat masih kerap mengalami kekerasan dari berbagai pihak, baik dari anggota masyarakat maupun dari aparat negara. Sejumlah jurnalis diseret ke pengadilan pidana karena karya jurnalistiknya. Ada pula perusahaan media digugat secara perdata oleh pihak yang merasa terganggu dengan kebebasan pers. Pada saat yang sama, pengaduan tentang kurang profesionalnya wartawan juga masih mengalir ke Dewan Pers.

Tapi, semua masalah tersebut bukan bersumber pada kelemahan Undang-Undang Pers. Semua itu lebih berkaitan dengan masalah penerapan kebebasan pers dalam tataran praktis. Pada banyak kasus, Undang-Undang Pers lebih sering menunjukkan manfaat dalam melindungi kebebasan pers serta memastikan hak publik untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi.

Mempertimbangkan proses pembahasan Undang-Undang Pers yang sangat demokratis; substansi Undang-Undang Pers yang selaras dengan konstitusi negara dan standar internasional; serta manfaat Undang-Undang Pers dalam menjamin kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, maka kami mengajukan momentum pemberlakuan Undang-Undang Pers tanggal 23 September 1999 sebagai pengganti HPN 9 Februari. ***


Catatan kaki oleh pemilik blog:

1.   Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir di Solo, 9 Februari 1946. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir di Bogor, 7 Agustus 1994. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) lahir di Jakarta, 20 Agustus 1998.

2.   Jauh sebelum Menteri Penerangan Harmoko menerbitkan dan menandatangani Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1984 yang menyatakan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, Menteri Penerangan Mashuri menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 47/Kep/Menpen/1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Penerbit Surat Kabar pada 20 Mei 1975.

(Data itu bersumber dari buku Sistem Pers Indonesia karya T. Atmadi, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, serta catatan kaki halaman 64 buku Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen yang diterbitkan AJI pada 2014).

Keistimewaan PWI sebagai organisasi tunggal profesi wartawan berakhir setelah Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah mencabut Keputusan Menteri Penerangan bertanggal 20 Mei 1975 itu.

3.   Sesuai urutan sejarah lahir dan perubahannya, maka  seharusnya penulisan UU pers sebagai salah dasar penetapan Hari Pers Nasional sebagaimana tertera dalam naskah di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2815), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2822), dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235).

4.   Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) ditentukan dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Kep/Menpen/1984 tanggal 31 Oktober 1984. Dengan peraturan Menteri Penerangan Harmoko mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Perusahaan Pers, serta Peraturan Menteri Penerangan Nomor 03/Per/Menpen/1969 tentang Lembaga Surat Izin Terbit dalam Masa Peralihan bagi Penerbitan Pers yang Bersifat Umum—SIT dicabut dan diganti SIUPP.

Sebulan kemudian, pada 30 November 1984, Menteri Penerangan Harmoko menandatangani Surat Keputusan Nomor 214A/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUPP.

5.   Kewajiban memiliki Surat Izin Terbit (SIT) ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 (UU pers pertama). Ketentuan mengenai SIT dalam UU Pokok Pers diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 03/Per/Menpen/1969, tanggal 27 Mei 1969.

Selain SIT, diberlakukan Surat Izin Cetak (SIC) sejak pecahnya Gerakan 30 September 1965. SIC dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus (Laksus) Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Kopkamtibda). Namun SIC dihapus sejak 3 Mei 1977.

Berbekal SIC Pelaksana Khusus Kopkamtibda berhak penuh memanggil wartawan yang dinilai bersalah atau yang dianggap perlu dimintai keterangan. Nomor Izin Cetak harus dicantumkan pada setiap penerbitan pers seperti halnya Nomor Izin Terbit yang dikeluarkan Menteri Penerangan.

Ketika SIC masih berlaku, penindakan terhadap pers pada tahap pertama dilakukan dengan mencabut SIC-nya. Tahap berikutnya, baru SIT-lah yang dicabut.

Untuk keterangan lebih lengkap bisa dibaca sub-bab “Garis Besar Kebijaksanaan Pemerintahan terhadap Pers”, halaman 185-187, dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Januari 2002. ABDI PURMONO




Revisi Tanggal Hari Pers Nasional untuk Kepentingan Bersama

Rabu, April 18, 2018 Add Comment
Abdul Manan (kiri) saat terpilih menjadi Ketua Umum AJI Indonesia bersama Revolusi Riza Zulverdi dalam Kongres X di Solo, 26 November 2017. Foto: ABDI PURMONO

JAKARTA — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari dinilai sebagai salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dilaksanakan hingga kini. Beberapa organisasi profesi jurnalis pun mengusulkan untuk merevisi tanggal peringatan HPN tersebut.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, usulan perubahan tanggal HPN diajukan oleh AJI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) setelah melalui dua seminar yang khusus membahas soal itu.

“Kami menilai peringatan HPN dengan memakai tanggal lahir satu organisasi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tidaklah tepat dan kurang strategis. Sebab, itu mengesankan HPN hanya milik organisasi wartawan itu saja. Faktor ini juga yang membuat sejumlah organisasi enggan terlibat dalam peringatan HPN,” kata Abdul Manan, Selasa, 17 April 2018.

Menurut Manan, faktor lain yang tak kalah penting adalah soal pelaksanaannya. Seperti layaknya peringatan hari besar nasional, pelaksanaannya tentu saja perlu mencerminkan kondisi aktual dan tantangan kontemporer yang dihadapi pers Indonesia.

Misalnya, soal kebebasan pers yang masih terancam karena masih banyaknya Undang-undang yang bisa memenjarakan jurnalis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Tantangan lainnya adalah masalah kesejahteraan jurnalis yang masih dalam taraf memprihatinkan dan juga profesionalisme jurnalis yang masih jauh dari harapan. Juga soal media yang masih berjibaku dengan masalah ekonominya akibat turunnya media cetak dan belum ditemukannya model bisnis digital yang ideal.

“Sebagai hari peringatan profesi jurnalis, seharusnya HPN membahas topik-topik yang sedang dialami media dan jurnalis. Tapi dalam kenyataan, HPN tak banyak membahas soal-soal penting itu,” ujar Manan.

Belum lagi soal banyaknya organisasi yang kemudian memakai acara HPN untuk minta uang ke pemerintah dan berbagai pihak, dengan alasan untuk ikut HPN. Perbuatan tersebut tentu saja menodai profesi jurnalis. Sejumlah soal itulah yang berkontribusi besar terhadap munculnya ide untuk merevisi HPN.


Rapat pembahasan perubahan hari pers nasional

Dewan Pers menjadwalkan rapat terbatas pada hari ini, Rabu, 18 April 2018, di Sekretariat Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Agendanya membahas usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional. Rapat terbatas tersebut mengundang seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Dalam rapat itu nantinya kami akan menyampaikan apa saja alasan utama kami sehingga perlu mengusulkan perubahan tanggal peringatan HPN. Salah satunya adalah kelemahan dari tanggal HPN yang mendasarkan pada kelahiran satu organisasi wartawan, yaitu PWI. Selain faktor pelaksanaannya yang kami anggap kurang mencerminkan harapan komunitas pers dari sebuah acara nasional yang diperingati bersama. Kami juga akan sampaikan apa saja alternatif tanggalnya untuk menggantikan HPN yang selama ini diperingati setiap tanggal 9 Februari itu,” kata Manan.

Idealnya, lanjut Manan, biaya pelaksanaan HPN harus ditanggung bersama. Kalau pun ada sokongan dari pihak luar, itu bukan menjadi sumber pendanaan utama. Ke depan perlu dipikirkan pelaksanaan HPN yang ditanggung bersama komunitas media dan organisasi jurnalis, dan kegiatannya juga tak harus mewah sehingga memakan biaya besar.

Manan menegaskan, sebaiknya para pemangku HPN lebih mengutamakan substansi ketimbang kemasannya. Lebih HPN dilaksanakan secara sederhana daripada dibikin besar-besaran dan mewah, tapi manfaatnya kurang dan bahkan tidak dirasakan oleh komunitas media, jurnalis, dan publik.

Tinimbang menjadi pemborosan, lebih baik anggaran pelaksanaan HPN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan pengalokasiannya untuk memperbaiki fasilitas umum yang belum bagus. ABDI PURMONO

Mukti Berjalan Kaki dari Sabang sampai Merauke

Rabu, April 11, 2018 Add Comment
Foto-foto: ABDI PURMONO


MUKTI mengaku ingin menjelajahi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berjalan kaki selama 2 tahun. Penjelajahan ia mulai dengan meninggalkan rumahnya di Tugu Kilometer Nol, Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, 12 September 2017.

Pria 43 tahun itu saya jumpai di sela-sela kemeriahan acara sarasehan dan reboisasi yang diadakan Gimbal Alas Indonesia di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Acara ini berlangsung dua hari, sejak 31 Maret dan berakhir pada 1 April 2018.

Nah, Mukti saya jumpai di hari terakhir dan saya ajak berbincang di Pawon Pani, kafe kepunyaan Andi Iskandar Zulkarnain alias Andi Gondronk. “Kalau sampai di sini itu berarti sudah 7 bulan saya menjelajah dari tempat tinggal saya di Sabang dan itu berkat kuasa Allah SWT,” kata Mukti.

Karena mempercayai kekuasaan Sang Pencipta, Mukti hakulyakin perjalanannya lancar dan selamat. Ia mengaku tak membawa bekal uang sepeser pun kecuali dua lembar pakaian, jaket, celana, dan sajadah yang dimasukkan dalam tas. Sebenarnya, kata dia, ia juga membawa kamera dan alat GPS tapi barang berharga itu dirampok 6 pria saat ia berada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sekitar 3 bulan lalu.

Kamera dan GPS milik Mukti merupakan hadiah yang diberikan Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, saat mengunjungi Sabang untuk meninjau perbaikan Tugu Kilometer Nol pada 2006.

Pria yang bekerja sebagai porter di Sabang itu tidak cemas dan takut kehabisan logistik. Ia bisa tidur di mana saja dan malah suka tidur di alam terbuka. Sepanjang perjalanan, Mukti menjumpai banyak orang baik yang membantu dan memberinya rezeki berupa makanan-minuman dan sesekali uang. Mukti pantang meminta-minta, tapi ia juga pantang menolak pemberian orang.

Segala penderitaan yang ia alami selama perjalanan belumlah seberapa dibanding duka teramat dalam yang ditanggungnya: istri dan tiga anaknya meninggal saat Aceh dilantak gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004.

Penderitaan Mukti pun belum sebanding dengan penderitaan banyak orang yang ia temui. “Negeri kita ini sebenarnya sedang sakit. Jangan sampai kita terpecah-belah meski kita berbeda-beda. Kita harus bersatu dalam naungan Pancasila. Ini juga motivasi saya menjelajah Indonesia selain untuk melupakan duka saya setelah kehilangan anak dan istri,” ujar Mukti.

Mukti mengaku sudah terbiasa merasa sepi dan sendiri sejak kematian istri dan anak-anaknya. Karena itu pula ia tak peduli perjalanannya direkam maupun dipublikasikan oleh siapa pun. “Saya tidak harus halo-halo biar orang tahu saya keliling Indonesia dengan berjalan kaki,” kata dia. 

Informasi selengkapnya bisa dilihat pada video berikut ini: Mukti Berjalan Kaki dari Sabang sampai Merauke



Kabupaten Malang Tambah Objek Wisata Paralayang

Sabtu, Maret 03, 2018 4 Comments

Suasana sebelum peresmian objek wisata paralayang Gunung Tumpuk, Jumat, 2 Maret 2018. Foto-foto: ABDI PURMONO

MALANG — Objek wisata olahraga paralayang di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertambah menjadi dua objek.

Objek wisata paralayang pertama di Kabupaten Malang terletak di kawasan Pantai Mondangan, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, yang diresmikan penggunaanya pada Maret 2017. Setelah di pesisir selatan, objek wisata dirgantara serupa diresmikan di Gunung Tumpuk, Dusun Blandongan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang.

Peresmian Objek Wisata Paralayang Gunung Tumpuk dilakukan bersama oleh Bupati Malang Rendra Kresna dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Julexi Tambayong pada Jumat sore, 2 Maret 2018.

Turut menghadiri Kepala Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Besar Yade Setiawan Ujung, Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Besar Asfuri, Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Ferry Muzawwad serta sekitar 50 atlet Federasi Aerosport Indonesia (FASI) Jawa Timur dari Tulungagung, Blitar, Tuban, Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan, Jombang, Malang dan Batu.

Rendra Kresna mengatakan, pengembangan Desa Sidoluhur sebagai objek wisata paralayang merupakan hasil kerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh bersama pemerintah desa setempat. Pemerintah Kabupaten Malang dan Pangkalan bertekad bersama memajukan kesejahteraan warga Desa Sidoluhur dan sekitarnya melalui kegiatan olahraga udara tersebut.

“Kami harapkan juga nantinya ada pemuda desa yang menjadi juara dunia olahraga udara ini,” kata Rendra, seraya menambahkan pihaknya memang sedang fokus mengembangkan wisata olahraga berbasis dirgantara.

Untuk makin memudahkan akses ke lokasi, kata Rendra, Pemerintah Kabupaten Malang berencana melebarkan jalan desa penghubung yang membentang di tiga wilayah kecamatan, yakni Lawang, Singosari, dan Pakis.

Lawang menjadi akses masuk terdekat bagi wisatawan dari Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan Singosari dan Pakis menjadi akses masuk bagi wisatawan dari Surabaya, wisatawan warga Kota Malang, serta wisatawan dari luar Malang yang tiba di Stasiun Kota Baru dan Terminal Arjosasi, serta wisatawan yang tiba di Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Dari pusat kota kecamatan Lawang, Gunung Tumpuk dijangkau dengan waktu sekitar 45 menit. Sedangkan dari Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan pusat kota Malang masing-masing menghabiskan waktu tempuh sekitar 30 menit dan 1 jam.  

Pelebaran jalan dilakukan Dinas Bina Marga. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan objek wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku instansi yang menaungi Federasi Aerosport Indonesia (FASI).

Julexi Tambayong mengatakan, pengembangan Desa Sidoluhur menjadi desa wisata dirgantara digagas oleh kepala desanya, Mulyoko Sudarsana. Saat menghadiri acara di Pangkalan, Mulyoko memberitahukan potensi olaraga dirgantara di desanya. Pihak Pangkalan lalu mengeceknya dan memastikan potensi tersebut memang layak dikembangkan.

Menurut Ketua FASI Jawa Timur itu, berbeda dengan konsep dan tujuan pengembangan olaraga serupa di tempat lain, pengembangan objek wisata paralayang Gunung Tumpuk di Desa Sidoluhur selain sebagai sarana olaraga dan destinasi wisata dirgantara juga dijadikan pusat latihan strategi militer.

“Nanti kami akan adakan simulasi taktik dan strategi militer menggunakan paramotor bersama anggota Paskhas (Pasukan Khas) yang bermarkas di tempat kami,” kata Julexi.

Latihan dan simulasi itu nantinya dibuka untuk umum. Wisatawan dan warga yang berminat mencobanya diberi kesempatan untuk terbang tandem bersama personel TNI Angkatan Udara maupun instruktur sipil yang sudah berpengalaman. Kegiatan paralayang akan terus digiatkan sampai nantinya menjadi pusat pelaksanaan kegiatan olahraga dirgantara berskala nasional dan internasional.

Ketua Paralayang Provinsi Jawa Timur Arif Eko Wahyudi menambahkan, lokasi paralayang Gunung Tumpuk memiliki kelebihan berupa area lepas landas atau take-off yang luas sehingga para atlet bisa leluasa menerbangkan parasutnya. Area lepas landas yang luas memudahkan bagi atlet untuk mengambil ancang-ancang berlari sehingga akurasi terbang pun semakin bagus.

Hal itu diakui Alfina Anaastya, atlet paralayang asal Tulungagung. Kata Alfina, lokasi take-off Gunung Tumpuk sangat karena jarak untuk lari sangat luas sehingga sangat mendukung akurasi terbang. Lokasi take-off Gunung Tumpuk terluas dari lokasi sejenis di Provinsi Jawa Timur yang pernah dijajalnya.

Dia membandingkannya dengan lokasi paralayang di Bukit Glodakan Tuban; Pantai Mondangan di Kabupaten Malang; Gunung Banyak di Kota Batu, dan Gunung Gemah di Kabupaten Tulungagung.

“Di sini saya bisa terbang selama 2 jam, di tempat lain tidak bisa selama itu. Lokasi Gunung Tumpuk ini sangat cocok untuk latihan akurasi ketepatan mendarat,” kata Alfina, 19 tahun.

Kepala Pembinaan Potensi Dirgantara Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Mayor (Nav) Wahyu Pratomo Pujo Wahono menambahkan, bukan cuma luasnya lokasi take-off, panorama indah juga menjadi kelebihan lokasi paralayang Gunung Tumpuk di gugusan pegunungan Malang bagian utara. Berada di ketinggian 1.028 meter di atas permukaan laut, lokasi paralayang bersuhu sejuk dan segar.

Kecepatan angin pun relatif normal dan stabil sehingga bagus bagi atlet paralayang senior dan junior sehingga bagus untuk mendukung ketepatan mendarat atau landing di titik pendaratan yang berlokasi di Dusun Gunung Tumpuk. Tiupan angin didominasi berasal dari arah selatan.

Lokasi paralayang Gunung Tumpuk berjarak sekitar 5,7 nautical mile atau 12-13 kilometer di utara Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh. Lantaran masih terhitung dekat dengan fasilitas militer strategis, maka ketinggian terbang dibatasi setinggi 320 meter dari titik pendaratan, dengan cakupan area terbang di sisi kanan dan kiri dari lokasi lepas landas sejauh 1 kilometer dan jarak terbang terjauh arah depan 2 kilometer. Pembatasan dilakukan agar tidak mengganggu penerbangan militer dan sipil.

Dari hasil ujicoba sejumlah atlet FASI, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari lepas landas sampai mendarat 3 menit. “Durasi waktu itu sudah bagus buat atlet,” kata Pujo.

Pujo menyebutkan, lokasi Gunung Tumpuk sebenarnya sudah dicoba untuk kegiatan paralayang pada 2003 dan kemudian diseriusi pengembangannya dalam setahun terakhir atas permintaan kepala desa setempat dan kemudian difalitasi Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh untuk kemudian dibantu Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk membuktikan kelebihan lokasi paralayang Gunung Tumpuk, direncanakan pada April mendatang diadakan kejuaraan ketepatan mendarat Piala Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh alias Danlanud Cup tingkat Jawa Timur. ABDI PURMONO


Artikel Terkait:

Gunung Tumpuk Menjadi Arena Wisata Dirgantara Baru di Malang. 

Pengakuan Seorang Awam yang Nekat Membuat Video

Sabtu, Januari 27, 2018 4 Comments



SAYA bukan pakar kuliner. Lidah saya pun tak bagus dan sensitif untuk perkara makanan dan minuman. Tapi saya memang suka dunia kuliner meski tak gila-gila amat. Saya pun tidak sedang berniat dan bercita-cita menjadi pengganti (almarhum) Bondan “Maknyus” Winarno. Sama sekali tidak begitu.

Dan, alhamdulillah, senang saja bila video amatir bertema kuliner hasil kenekatan dan otodidak yang saya buat mendapat respons bagus meski responsnya sangat sedikit. Responsnya berupa pertanyaan lewat jalur pribadi lokasi warung yang saya videokan, serta informasi warung yang layak dijadikan kandidat untuk saya videokan. Misalnya begitu.

Saya tidak punya kriteria khusus untuk memvideokan sebuah warung. Saya pun tak fokus pada citarasa dan cara membuat sebuah makanan. Itu bukan keahlian saya meski bisa dipelajari pelan-pelan. Saya lebih fokus pada kisah si pengusaha yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain agar enggak gampang menyerah alias gigih berusaha. Saya fokus dulu pada “kisah jurnalistik” dari tiap video yang mau saya buat. Saya sangat menyadari tidak mempunyai keahlian layaknya chef tikus dan kritikus kuliner di film Ratatouille.

Syukur alhamdulillah lagi, dua video kuliner saya, yaitu Warung Orem-Orem Bapak Mahmudi dan Warung Pangsit Mie Pak Ri, menjadi video pertama bagi kedua pengusaha warung kelas UKM yang sebenarnya sangat laris tapi masih sangat minim dan bahkan mungkin belum pernah dipublikasikan lewat media massa dan media sosial. Begitulah sejauh yang saya tahu setidaknya lewat pelacakan di Youtube. Misalnya begitulah...

Walau tanpa kriteria yang jelas dan pakem, warung yang bisa saya videokan setidaknya memang laris dilihat dan dirasa langsung oleh saya, serta warungnya berusia minimal 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Saya anggap itu usia yang sudah sangat matang alias mapan bagi sebuah usaha.

Saya tak berani memuji sebuah makanan di sebuah warung enak rasanya karena rasa dan selera tak bisa diperdebatkan alias degustibus non est dispuntandum. Tapi logika saya sederhana saja untuk memastikan makanan enak tidak enak: kalau tidak enak, pastilah sebuah warung takkan mampu bertahan lama hingga puluhan tahun; kalau enggak enak, tentu tidak sembarangan warung tertentu masuk peta kuliner Google.

Nah, kawan, sahabat, dan sodara sekalian, saya sedang belajar membuat video untuk ditayangkan di kanal milik saya yang bernama Batikimono. Nama ini sama dengan nama blog pribadi yang saya buat pada November 2008. Karakter dan konten video yang saya buat enggak jauh beda dengan blog dan akun Instagram saya. Tema video saya beragam, tidak dikhususkan untuk satu-dua tema. Makanya saya pun membuat video di luar tema kuliner.

Saya nekatan dan otodidak bikin kanal di Youtube, maka hasilnya saya sadari sangat berkelas amatiran. Sejak 13 Januari 2018, baru 5 video yang saya hasilkan. Video pertama saya tentang air terjun Tumpak Sewu yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang alias di selatan Provinsi Jawa Timur. 

Saya tidak mengejar tanda like dan jumlah penonton yang melimpah. Suka silakan ditonton, enggak suka silakan diabaikan. Yang jelas saya menjaga betul etika dalam membuat video walau video saya enggak wah dan wow banget. Buat apa bikin video dengan judul heboh dan bombastis biar diklik banyak penonton, tapi ternyata isinya enggak nyambung dengan judulnya dan lebih cilaka lagi ternyata isinya mengandung ujaran kebencian dan hoaks. Berburu click bait bukan watak dan tujuan saya membuat video dan blog.

Begitu pun, tentu saya sangat senang bila Anda bersedia menonton video saya, apalagi meninggalkan komentar, berbagi video, atau kemudian berlangganan (subscribe) untuk bisa menonton video lainnya di kanal saya. Tanpa like, share, dan subscribe bukanlah masalah bagi saya. No “baper” no cry. Yang penting video saya ada manfaatnya bagi Anda meski manfaatnya hanya sekecil butiran potongan kolangkaling dan secair cendol tanpa es.

Terima kasih sudah membaca. Semoga bermanfaat ya...