Dampak UU Cipta Kerja terhadap UU Desa menurut Koalisi LSM Sumatera Utara

Jumat, September 17, 2021 Add Comment

 

Pelatihan kewirausahaan perempuan BUM Desa di Kabupaten Deliserdang. (Foto: Yayasan BITRA Indonesia) 

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja semakin mempersulit penerapan Undang-Undang Desa. 

TUJUH lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Jaringan  Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara atau JAMSU mengkritik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Ketujuh LSM itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Kota Medan; Yayasan Pijer Podi (Yapidi) Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang; Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan (YAK GBKP) Sibolangit, Kabupaten Deliserdang; Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Desa Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi; Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa), Sidikalang, Kabupaten Dairi; Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat, Kabupaten Simalungun, serta Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia) Kota Medan. 

Perwakilan JAMSU Iswan Kaputra mengatakan, berdasarkan kajian JAMSU pada Agustus lalu, pemberlakuan UU Cipta Kerja justru kian menyulitkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Padahal, JAMSU menilai kelahiran UU Desa pada dasarnya memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan sektor strategis yang ada di desa dan sekaligus menjadi pelaku utama dalam pengembangannya. 

“Pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan UU Desa selama diberlakukan, sekarang (UU Desa) malah tambah sulit diimplementasikan sejak ada UU Cipta Kerja, jadi kontradiktif,” kata Iswan, Jumat, 17 September 2021. 

Iswan mengatakan, kelahiran UU Desa jika diterapkan dengan baik dan benar akan membuat desa jadi mandiri dan maju. Namun peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen) yang menjadi aturan tata laksananya justru kian membelenggu desa karena kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat, baik oleh Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa); Kementerian Keuangan maupun kementerian dan lembaga negara lain yang langsung bersentuhan dengan desa dan masyarakatnya. 

Alih-alih menjadikan desa lebih mudah dalam melaksanakan UU Desa, namun yang terjadi desa malah kian tidak berdaya dan jauh dari cita-cita luhur lahirnya UU Desa. 

Puluhan peraturan pemerintah (PP) disahkan sepanjang tahun ini setelah UU Cipta Kerja sah berlaku. Dari hasil pemantauan JAMSU, sedikitnya ada tujuh PP yang langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan desa. Dari ketujuh PP ini, yang secara langsung mengubah kedudukan yuridis UU Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Sedangkan enam PP lainnya harus disinkronisasikan dengan UU Desa, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

Iswan mengatakan, UU Desa memberikan mandat tegas terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk berorientasi dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal desa dan penanggulangan kemiskinan, serta mencerminkan pembangunan yang berkeadilan untuk semua. 

Namun, Iswan menukas, terbitnya PP turunan UU Cipta Kerja secara tidak langsung berdampak pada ketidakleluasaan desa mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai kewenangan yang dimiliki desa. 

“Yang notabenenya mendistorsi cita-cita besar dilahirkannya UU Desa untuk menjadikan desa semakin berdaya, mandiri, demokratis dan sejahtera,” ujar Iswan, Wakil Direktur Yayasan BITRA Indonesia. 

Kegiatan penyampaian aspirasi warga di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. (Foto: Yayasan BITRA Indonesia)

Iswan mencontohkan, dalam konteks mengatur sumber daya alam desa, terjadi upaya resentralisasi ke Pemerintah Pusat. Padahal, pada Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebutkan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. 

Ia menyebutkan ada tiga persoalan serius di desa akibat menumpuknya peraturan turunan dari UU Desa sendiri dan/atau percepatan perubahan peraturan perundangan sektoral lainnya yang berdampak dengan desa. 

Pertama, kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa yang realitasnya masih banyak keterbatasan untuk memahami dan merespons cepat perubahan regulasi yang ada. Kedua, tumpang tindih antara turunan UU Desa dengan peraturan perundangan lainnya, sehingga saling “merasa paling benar” yang membuat desa semakin pusing dalam menerapkannya. Ketiga, ketiadaan harmonisasi kebijakan antara desa dan lintas sektor, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Berdasarkan hasil kajian, JAMSU membuat empat kesimpulan. Pertama, banyaknya regulasi pelaksanaan yang tumpang tindih dan berbenturan tentu mereduksi UU Desa. Aturan yang banyak ini bukan wujud negara hukum demokratis, melainkan wujud negara peraturan administratif. Tumpang tindihnya aturan memperlihatkan pertandingan antara rezim pemerintahan, rezim pembangunan, dan rezim keuangan di tingkat kementerian. 

Kedua, pembangunan desa masih terjebak pada pembangunan infrastruktur fisik. Ini adalah doktrin sesat yang diwariskan oleh Orde Baru dan masih sangat mendarah daging hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka, pembangunan fisik di desa telah dilakukan, namun kurang menyentuh pembangunan kemampuan dan keberdayaan manusia. 

“Itulah penyebab kegagalan pola pembangunan Orde Baru yang top down karena hasil pembangunan fisik digunakan terus-menerus dalam jangka 3-5 tahun rusak kembali dan dibangun kembali tanpa diiringi dengan membangun pikiran dan mental untuk merawat milik bersama di desa, atau menjaga agar bangunan tidak cepat rusak,” ujar Iswan, salah seorang peneliti dan anggota tim perumus kebijakan JAMSU.  

Ketiga, keberadaan desa dikalahkan “negara kebun” yang otonom dan sakti. Banyak desa di Sumatera Utara berada di wilayah dan tanah kebun tanpa memiliki kuasa yurisdiksi seperti dikehendaki oleh UU Desa. 

Iswan mencontohkan, mantan Bupati Serdang Bedagai Soekirman pernah menyampaikan kepada pemerintah tentang keberadaan 44 desa di wilayah kebun, tetapi tidak ada respons. Desa-desa ini ada di dalam wilayah area perkebunan ber-HGU (hak guna usaha) dan relatif tanpa batas atau kepemilikan lahan atau area desa sehingga kewenangan desa sangat terbatas dan lama-lama tergerus. 

“Negara perlu melakukan riset lebih mendalam mengenai hal ini untuk membuat regulasi baru atau khusus bagi desa-desa perkebunan dan desa yang diapit area perkebunan,” kata Iswan, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP) Medan. 

Keempat, banyaknya aturan yang kontradiktif makin memperlihatkan pertandingan antara “ekonomi konsumtif” dengan “ekonomi eksploitatif” sekalipun sudah ada proyek dana desa yang melimpah. 

JAMSU, kata Iswan, antara lain menyoroti belanja pemerintah dan koperasi yang semata untuk merawat daya beli dan ekonomi konsumtif sehingga daya jual lemah. Lebih jauh lagi, makin terlihat perputaran uang di desa relatif tetap jumlahnya karena cuma bersumber dari sektor produksi pertanian dan peternakan yang relatif tetap, bahkan produktivitasnya menurun, seperti ditunjukkan oleh penyusutan lahan pertanian. 

Pertumbuhan semu hanyalah melalui bantuan sosial, bunga pinjaman terhadap koperasi, dan lain halnya dengan pinjaman dari bank yang menumbuhkan modal bank yang bersangkutan. Jadi konsumsi (daya beli) menjadi petunjuk utama dari tingkat kemakmuran. Dalam fenomena ini terlihat kesejahteraan ingin ditingkatkan dengan memperbesar konsumsi tanpa upaya berarti untuk meningkatkan produksi. 

“Pada sisi lain, kalau kita lihat lebih teliti, maka akan tampak bahwa ternyata sektor produksi tumbuh secara signifikan pada korporasi di sekeliling desa,” kata Iswan, alumni Pascasarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan. 

Kegiatan penyampaian aspirasi warga Desa Stabat Lama, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. (Foto: Yayasan BITRA Indonesia)

Menurut Sutoro Eko Yunanto, peneliti dan anggota tim perumus kebijakan JAMSU, ada empat rekomendasi yang dibuat JAMSU untuk mengurai masalah tersebut dan mencari solusinya. 

Pertama, UU Cipta Kerja bukanlah solusi atas masalah desa saat ini. Pemerintah sepatutnya melaksanakan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada petani dan rakyat desa, bukan malah sebaliknya menggantikannya dengan UU Cipta Kerja. 

Kedua, UU Cipta Kerja hanya membuka kran investasi dan menjadikan desa hanya sebagai objek. Bagi petani dan rakyat desa, khususnya masyarakat adat, investasi tidak diperlukan sama sekali. “Yang terjadi malah menciptakan ketakutan baru bagi petani dan rakyat desa,” kata Sutoro, yang juga Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. 

Ketiga, kata Sutoro, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mendistorsi asas utama yang ada dalam UU Desa dan tidak menjawab keluhan desa selama ini. Terbitnya kedua PP ini justru hanya menambah daftar panjang persoalan di desa. 

Keempat, tujuh PP turunan UU Cipta Kerja telah mereduksi desa menjadi pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, jelas terlihat hierarki kekuasaan kepala desa, camat, bupati/wali kota, dan gubernur. 

Kelima, negara harus fokus pada pembangunan SDM yang ada di desa; mempersiapkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), juga kelompok-kelompok potensial yang ada di desa untuk terlibat aktif dalam pengembangan pembangunan desa, terlebih lagi dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa. 

Karena itu, ujar Sutoro, JAMSU merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengagendakan penyederhanaan PP terkait desa menjadi satu PP yang komprehensif, yang semangat nilainya selaras dengan UU Desa. Penyederhanaan PP ini harus disesuaikan dengan asas lex specialist delogat legi generalis alias suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 

JAMSU juga meminta kepada Menteri Desa untuk fokus menggiatkan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan fisik tidak cukup bagi desa tanpa disertai pembangunan kemampuan masyarakat desa untuk mengembangkan diri dan mengorganisir dirinya untuk terlibat dalam pembangunan di desa. 

Kementerian Desa harus memusatkan program kerjanya pada pengembangan usaha ekonomi petani, potensi-potensi lokal yang ada di desa, serta mendayagunakan sumber daya alam dan teknologi di desa. “Menteri Desa harus menetapkan masyarakat desa sebagai pemilik sekaligus pengelola BUM Desa-nya masing-masing,” ujar Sutoro. 

JAMSU juga mengingatkan bupati agar bertanggung jawab dan aktif mengawal sumber daya hasil dari setiap desa dan mempromosikannya ke publik. Bupati juga harus aktif membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan masyarakat desa. 

Oleh karena itu, “Harus segera dilakukan perubahan peraturan tentang desa secara cermat dan efektif, mengingat cita-cita dibuatnya UU Desa adalah untuk menciptakan kemandirian di desa dan menjadi kunci kemajuan negara,” kata Sutoro. ABDI PURMONO

 

Mahasiswa Teknik Mesin UMM Rancang Radar Pendeteksi Kapal Pencuri Ikan

Rabu, Agustus 11, 2021 Add Comment

 

Tim mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) perancang radar pendeteksi kapal pencuri ikan. Kredit foto: Humas UMM. 

Lima mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengembangkan radar yang bisa dipakai untuk mendeteksi kapal pencuri ikan dengan sisten radar berbasis teknologi internet of things.

ZONA Ekonomi Eksklusif Indonesia seringkali diterobos kapal-kapal nelayan pencuri ikan dari beberapa negara luar. Kasus-kasus pencurian ikan di perairan laut Indonesia menandakan keamanan wilayah laut masih lemah. Sumber daya manusia, teknologi pendukung, dan biaya operasional pengamanan laut masih sangat terbatas.  

Pemerintah sejauh ini masih mengupayakan pengecekan berkala, memakai  radar yang terpasang pada armada kapal perikanan untuk memantau dan mendeteksi keberadaan kapal ilegal yang memasuki perairan laut Indonesia. 

Namun, penggunaan armada kapal sebagai pendeteksi kapal ilegal masih belum efisien karena armada kapal tidak selalu siaga di tempat dan keberadaannya masih gampang dibaca oleh kapal-kapal pencuri sehingga mereka bisa mengakali jam-jam operasional kapal patroli untuk menggarong hasil laut Indonesia.  

Kenyataan itu mendorong lima orang mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuat radar pendeteksi kapal pencuri ikan. 

Prototipe Illegal Fishing Detector buatan kelompok mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kredit: UMM


Awwaludin Rasyid Al-Malik, Atha Caesarda Rafi Naufal, Zidni Ilman Nafian, Bagus Setyawan, dan Rafiqa Nur Pratiwi menyebut radar rancangan mereka dengan nama “Radar Pelacak Barang untuk Zona Ekonomi Eksklusif.” Radar ini mereka buat untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta atau PKM-KC, dengan Budiono sebagai dosen pembimbing.   

Menurut Awwaludin, ketua kelompok, produk PKM berjudul “Implementasi Teknologi Internet of Things (IoT) Berbasis Radar sebagai Pendeteksi Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif” atau detektor pencurian ikan rancangan mereka berhasil memperoleh pendanaan dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Mei lalu.  

Awwal mengatakanpembuatan radar itu bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dari pencurian ikan dan juga mendeteksi kehadiran benda asing, seperti pesawat nirawak atau drone bawah air yang ditemukan di perairan Selat Malaka pada akhir Desember 2020.  

“Kejadian illegal fishing dan juga bebasnya drone asing memasuki lautan Indonesia membuat kami berinisiatif menciptakan radar pelacak benda ini,” kata Awwal kepada saya, Rabu petang, 21 Juli 2021.  

Awwal menjelaskan, radar pendeteksi buatan mereka dilengkapi fitur-fitur canggih dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber daya listrik. Pemanfaatan panel surya ditujukan untuk melepaskan ketergantungan pada listrik kabel yang lazim digunakan alias hemat energi dan ramah lingkungan. Radar mampu bertahan selama 4-6 hari walau tanpa pancaran konstan sinar matahari.  

Radar tersebut diklaim bisa mendeteksi keberadaan kapal laut di atas permukaan dan di bawah permukaan laut, yang mendapatkan informasi secara real time sehingga bisa dipantau setiap saat dengan penerapan IoT. Di permukaan laut, radar buatan UMM bisa mendeteksi lokasi dan arah tujuan kapal pencuri ikan. 

Sebenarnya, kata Awwal, radar serupa pernah dibuat oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Namun radar buat ITB ini berfungsi sebagai radar pasif, yang cuma bisa mendeteksi kemunculan pesawat asing yang melewati kedaulatan udara Indonesia. Alat tersebut digunakan di daratan yang bisa dibawa sampai ke wilayah terpencil tanpa perlu tambahan mobil pengangkut.  

Nah, metode radar buatan ITB itu jadi referensi bagi kelompok Awwal untuk membuat radar aktif yang lebih inovatif, yang bisa menyampaikan dan menerima sinyal, untuk difungsikan di permukaan dan di bawah permukaan laut Indonesia. 

Dari penelusuran hak kekayaan intelektual yang kami lakukan, di Indonesia belum ada alat serupa dengan illegal fishing detector yang sedang kami kembangkan,” ujar Awwal.

Baca juga: Mahasiswa UMM Rancang Radar Detektor Kapal Pencuri Ikan.  

Radar detektor pencurian ikan buatan Awwal dan kawan-kawan diklaim mampu mendapatkan informasi pencurian ikan secara real time dan efektif. Alat ini juga praktis, bisa dikendalikan dengan memakai gawai berteknologi Android maupun memakai perangkat lunak lewat komputer, yang harus terdaftar lebih dulu pada sistem radar.  

Detektor pencurian ikan dipasang di garis perbatasan laut menggunakan pelampung agar tidak tenggelam. Radar ini bisa mendeteksi kehadiran kapal asing yang menerobos batas ZEE dengan sistem radar berbasis teknologi IoT dan dapat dipantau dari jarak jauh melalui telepon seluler berbasis Android atau komputer yang terdaftar di komputer.   

Cara kerja radar ini sederhana. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda asing akan ditangkap oleh radar. Gelombang itu lantas dikirim ke perangkat keras ardunio di dalam radar tersebut. 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat keras ardunio memiliki prosesor Atmel AVR dan perangkat lunaknya memiliki bahasa pemrograman sendiri.  

Informasi yang diperoleh diolah arduino melalui sistem IoT untuk menentukan jarak, kecepatan kapal, koordinat kapal, dan bisa berkomunikasi langsung dengan pelaku pencurian ikan. Internet of things merupakan konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer untuk ditampilkan di software Android.  

Dalam prototipe awal, jangkauan identifikasi radar saat gelombang laut tenang mencapai 10-20 meter. Awwaludin menambahkan, jangkauan radar itu masih bisa diperluas dalam bilangan kilometer, puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer. 

Rubrik Inovasi Majalah Tempo, edisi 26 Juli - 1 Agustus 2021, halaman 18. 

“Radar yang kami rancang baru mencapai tahap 50 persen. Untuk sementara, radarnya kami desain dulu untuk mampu mengetahui lokasi dan arah tujuan kapal. Pengembangan berikutnya kami targetkan radarnya mampu mengetahui identitas, jarak, koordinat, kecepatan, dan terhubung dengan pelaku pencurian ikan.”  

Awwal dan kawan-kawan berharap dapat melanjutkan pengembangan radar detektor pencurian ikan dengan didukung pihak kampus, pemerintah, maupun pihak swasta. ABDI PURMONO

 

AJI Selenggarakan Debat Kandidat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Kamis, Februari 25, 2021 Add Comment


Acara debat terbuka pasangan kandidat ketua umum dan sekretaris jenderal ini merupakan acara debat pertama sepanjang sejarah dan usia AJI.  


JAKARTA — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan menggelar Kongres XI secara virtual untuk memilih ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) periode 2021-2024. Kongres dihelat dua hari, 27-28 Februari 2021. 

Untuk memeriahkan suasana prakongres, AJI menggelar debat terbuka pasangan kandidat ketum dan sekjen pada hari ini, Kamis, 25 Febuari 2021, pukul 19.00-21.00 WIB. Acara debat diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional (MPON) AJI dan difasilitasi oleh Pengurus Nasional AJI. 

Menurut Abdi Purmono, Sekretaris MPON AJI yang jadi penanggung jawab acara debat, hingga kini ada dua pasangan kandidat yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai ketum dan sekjen, yaitu pasangan Sasmito Madrim dan Ika Ningtyas Unggraini, serta pasangan Revolusi Riza Zulverdi dan Dandy Koswaraputra. 

Pasangan Sasmito-Ika mendeklarasikan diri pada Ahad malam, 7 Febuari 2021. Sedangkan pasangan Revolusi-Dandy mendeklarasikan diri pada Ahad malam, 21 Februari tahun yang sama. 

Revolusi kandidat petahana. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV ini adalah Sekretaris Jenderal AJI Periode 2017-2020 yang berpasangan dengan Abdul Manan (ketua umum) dalam Kongres X di Surakarta, 24-27 November 2017. 

“Sebutannya masih pasangan kandidat ketum dan sekjen karena sebutan formal calon ketum dan calon sekjen baru bisa disahkan dalam kongres nanti,” kata Purmono, Kamis siang ini. 

Purmono mengatakan, debat bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, misi, dan program kerja pasangan kandidat kepada seluruh anggota AJI; memberikan informasi menyeluruh kepada seluruh anggota dan pengurus AJI Kota sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya di kongres nanti, serta untuk menggali lebih dalam dan luas setiap tema yang diangkat dalam debat terbuka. 

Tema utama debatnya tentang Tripanji AJI, yakni kemerdekaan pers, profesionalitas jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis. 

Debat terbuka, ujar Purmono, juga jadi semacam uji kapasitas kandidat melalui acara public speaking agar seluruh anggota AJI, khususnya pengurus AJI Kota, punya alasan kuat dan rasional untuk memilih ketum dan sekjen baru; bukan sebuah pilihan yang emosional belaka. 

“Memilih ketum dan sekjen itu bukan memilih kucing dalam karung. Jadi, silakan pilih berdasarkan profesionalitas kandidat, integritas, komitmen kandidat terhadap organisasi, serta komitmennya dalam memperjuangkan Tripanji AJI,” ujar Purmono. 

Perhelatan debat terbuka menorehkan sejarah baru bagi AJI. Sebelumnya, dalam usia 26 tahun, AJI belum pernah mengadakan debat terbuka kandidat di luar dan di dalam arena kongres, mulai kongres pertama (7-8 Oktober 1995) sampai kongres kesepuluh di Surakarta atau Solo. 

Jadi, hajatan debat terbuka kandidat jadi semacam terobosan atau ijtihad bersama AJI, yang bisa menghangatkan dan menggairahkan suasana prakongres dan kongres di masa pandemi Covid-19. 

Kata Purmono, “Ada dua rekor. Acara debat terbuka virtual nanti malam jadi acara debat pertama yang diadakan AJI. Sedangkan kongres kali ini juga jadi kongres virtual pertama AJI.” 

Moderator debat yang disepakati anggota AJI dan kedua pasangan kandidat adalah Dandhy Dwi Laksono, aktivis hak asasi manusia dan lingkungan yang juga Koordinator MPON AJI. 

Purmono menggarisbawahi, penunjukan MPON sebagai penyelenggara sekaligus wasit dalam acara debat terbuka kandidat dilakukan berdasarkan permintaan anggota yang kemudian disetujui oleh Pengurus Nasional AJI. Permintaan anggota pertama kali muncul dalam rapat prakongres Tim A yang menyusun draf Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi AJI, Januari lalu. 

Kewenangan untuk jadi penyelenggara sekaligus wasit debat terbuka belum diatur dalam konstitusi AJI. Makanya, dalam rumusan AD/ART dan PO yang baru diusulkan dibentuknya semacam komisi pemilihan umum AJI. Usulan ini pertama kali disampaikan Edho Sinaga, anggota AJI Pontianak. 

Purmono menegaskan, ia bersama Dandhy Dwi Laksono bersedia jadi penyelenggara dan moderator bukan sebagai pejabat MPON AJI, melainkan sebagai anggota AJI yang mendapat amanah untuk jadi wasit lantaran mandat besar MPON adalah mengawasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Nasional AJI. “Jika mau beri mandat baru, silakan ubah AD/ART dulu,” kata Purmono. 

Panitia pelaksana debat terbuka AJI tidak melakukan persiapan khusus. Panitia sudah merumuskan draf aturan debat yang sudah disepakati kedua pasangan kandidat. 

Nanti ada sesi pendalaman materi visi, misi, dan program kerja oleh Dandhy Dwi Laksono selaku moderator dengan cara bertanya. Pertanyaan pendalaman oleh moderator tetap seputar Tripanji AJI. Moderator sudah punya pertanyaan rahasia yang tidak boleh diketahui siapa pun kecuali oleh moderator sendiri. 

Selain itu, Purmono menambahkan, debat kandidat bisa jadi semacam pilot project untuk kongres berikutnya. Karena itu dibutuhkan kehadiran lembaga khusus yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan sekaligus wasit yang memandu proses pemilihan mulai dari prakongres sampai pasca-kongres. 

“Saya berharap usulan Tim A disetujui di kongres, apa pun nomenklaturnya nanti. Begitu pula statusnya, apakah akan dipermanenkan atau cukup jadi lembaga adhoc dalam masa waktu tertentu,” kata Purmono. 

Ketua Umum AJI Abdul Manan juga menyetujui penyelenggaraan debat terbuka. Manan berpendapat, debat terbuka merupakan hal baik yang layak ditradisikan supaya seluruh anggota AJI punya kesempatan untuk menimbang-nimbang para kandidat sebelum dipilih di kongres. 

“Ini kesempatan bagi para calon untuk menjelaskan ide, strategi dan progamnya jika terpilih. Delegasi AJI perlu mendapatkan gambaran yang memadai agar punya bahan memadai dalam menentukan pilihannya dalam kongres,” kata Manan. ***

 

Rumah Belanda di Rawa-rawa Minahasa

Selasa, Juni 30, 2020 Add Comment
Rumah bergaya arsitektur Belanda di rawa-rawa Desa Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Senin, 27 Januari 2020. Lokasinya dekat Danau Tondano, danau terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Foto-foto: ABDI PURMONO 

ANDAIKAN saat ini kondisi sudah normal dari pandemi Covid-19 dan Anda punya waktu sehari untuk berwisata di Tondano, Ibu Kota Kabupaten Minahasa. Waktu sehari tentu tak cukup cukup untuk mengunjungi sedikitnya 15 objek wisata di Minahasa. 

Simaklah penjelasan Roni Sepang, warga Kota Tomohon, tetangganya Tomohon. Tondano dan Tomohon dua daerah administratif mandiri di Provinsi Sulawesi Utara yang terpaut jarak sekitar 12 kilometer dengan waktu tempuh 20 menit menggunakan mobil, melewati kontur jalan perbukitan. 

Menurut Roni, Pemerintah Kabupaten Minahasa sedang menggiatkan promosi 15 objek wisata, yaitu Danau Tondano, Benteng Moraya, rumah Belanda, Uluna Tondano, Sumaru Tondano, kolam air panas Citos Koya, kolam air panas Marfel Tataaran 1, wisata kuliner Boulevard, Gua Jepang Tonsealama, Taman Kota Tondano, rumah pohon Puncak Urango, Patung Korengkeng Sarapung, Makam Pahlawan Nasional Sam Ratulangi, dan Kampung Jawa yang populer dengan sebutan Kampung Jaton alias Jawa Tondano. 

“Ya, minimal tiga hari bisa puas mengunjungi semua objek,” kata Roni Sepang kepada saya dan Hasudungan Sirait pada Senin, 27 Januari 2020. Saat itu kami melakukan perjalanan dari Kota Manado (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara) dengan melintasi Tomohon dan berakhir di Tondano. 


Lalu, wartawan sebuah harian di Kota Manado itu merekomendasikan tujuan ke Danau Tondano, danau terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 4.278 hektare atau 42,78 kilometer persegi. Kami masih bisa menikmati suasana kota Tondano, terutama saat melintasi pasar dan taman kota, selepas keluar dari wilayah Tomohon mengarah ke lokasi danau yang objek wisata andalan utama Kabupaten Minahasa itu. 

Dari pusat kota Tondano kami mengarah ke selatan. Jalanan lebar beraspal mulus. Sekitar 250 meter dari taman kota kami bersua Patung Korengkeng Sarupung yang berlokasi di pertigaan ujung Boulevard Tondano. 

Tonton juga: Wah, Rumah Belanda di Rawa-rawa.

Monumen di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, ini dibangun untuk mengenang perjuangan Korengkeng dan Sarupung sebagai pemimpin rakyat Minahasa dalam Perang Tondano (1808-1809) melawan Belanda. Perang Tondano berpusat di Desa Purba Minawanua dan ditandai dengan bangunan Benteng Moraya. 

Benteng Moraya terpaut jarak sekitar 200 meter dari Patung Korengkeng Parupung. Berlokasi di tepi Danau Tondano, secara administratif Benteng Moraya berada di tepi Jalan Raya Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan. 

Benteng itu jadi salah satu lokasi favorit tongkrongan warga kota dan tujuan wisatawan. Bentengnya dipugar semenarik mungkin dan tampak disesuaikan dengan selera generasi milenial. Cukup banyak spot foto yang Instagramable terutama di lokasi tegaknya 12 pilar kokoh yang bertuliskan kisah sejarah Minahasa. 

Tapi kami tidak turun dari mobil untuk melihat dari dekat Benteng Moraya lantaran kami harus selekas mungkin tiba di Danau Tondano sebelum sore tiba, apalagi kami pun belum makan siang. 

Masalahnya, tak jauh dari Benteng Moraya pandangan kami bersua pemandangan bentangan luas rawa-rawa yang berlatar Pegunungan Mahawu atau Mawo dalam pelafalan orang Minahasa. Ada lima rumah bergaya arsitektur Belanda yang menyita perhatian. Roni bilang rumah Belanda itu objek wisata baru yang mulai populer. Maka, kami pun berhenti sejenak. 

Roni mengatakan, rumah-rumah itu dibangun oleh orang Tondano asli yang bermukim di Belanda. Mereka membangunnya untuk mendukung pengembangan pariwisata Tondano, khususnya di rawa-rawa Desa Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, itu. 

Seingat Roni, rumah-rumah itu dibangun antara 2016 dan 2018. Beberapa rumah model serupa sedang dibangun, lengkap dengan kafe, sehingga jadi pemandangan menarik bagi pelancong yang menuju Danau Tondano. 

“Sebagian rawa sudah dikavling-kavling untuk dijual. Sebagian bangunan baru itu milik orang sini yang tinggal di Minahasa atau Manado. Sedangkan rumah-rumah Belanda yang duluan ada memang dibangun orang Tondano yang tinggal di Belanda. Istilahnya, mereka ingin membangun kampung halaman lewat pariwisata,” ujar Roni, 40 tahun. 


Ada dua rumah yang tampak paling mencolok dan paling banyak dikunjungi pelancong. Kedua rumah terpisah jarak 150 meter dan sama-sama punya kolam cukup luas. Lingkungan rumah dihiasi beragam tanaman air atau hidrofit seperti melati air (Eichinodorus paleafolius), papirus payung (Cyperus alternifolius), lidi air (Typha angustifolia), ekor kucing/stok (Typha latifolia), dan teratai merah muda (Nelumbo nucifera). 

Di salah satu rumah Belanda bercat hitam kecokelatan tampak seorang pria mengayuh rakit di sebuah kolam luas. Kolam ini ditumbuhi teratai. Tidak diketahui nama pemiliknya.  

Sedangkan satu rumah lagi diketahui milik keluarga Lekow Wangko. Wangko merupakan salah satu marga etnis Minahasa. Rumah inilah yang paling banyak dikunjungi sehingga identik dengan nama objek wisata Lekow Wangko. Rumah ini memiliki beberapa spot foto, antara lain, balon udara, kincir angin, taman bunga, dan rumah Hobbit. 

Saya tidak masuk ke dalam rumah akibat keterbatasan waktu. Dari keterangan pengunjung dan warga setempat saya jadi tahu aslinya rumah-rumah bergaya Negeri Kincir Angin itu semula difungsikan sebagai rumah tinggal. Namun, lama-kelamaan rumah tersebut ramai dikunjungi warga dan pelancong Danau Tondano.


Rovi Manda, seorang warga mengatakan, Lekow Wangko paling banyak dikunjungi sore hari, terutama pada akhir pekan Sabtu-Minggu. Umumnya pengunjung berburu momen matahari terbenam atau sunset. Hasil foto kemudian diunggah ke media sosial. 

Semuula pengelola rumah menggratiskan biaya kunjungan semasa masih sepi pengunjung. Saat itu mayoritas pengunjung hanya berfoto-foto di tepi jalan, di titian kayu di atas kolam, maupun di selasar rumah. Belakangan, baru dua tahun terakhir pengelola rumah mengenakan ongkos “tanda terima kasih” Rp 10 ribu per orang yang ingin berswafoto di perkarangan dan dalam rumah. 

Berawal cuma buat foto-foto biasa, Lekow Wangko serta rumah-rumah Belanda lainnya makin diminati wisatawan dan pengunjung yang ingin membuat foto pranikah atau prewedding di dalam dan luar rumah. Nah, akhirnya, pengelola mematok tarif tertentu. 

Supaya makin menarik minat pengunjung, pengelola pun menyewakan baju-baju ala Belanda, Jepang, dan Korea, lengkap dengan pernak-perniknya. Baju-baju tematik ini disediakan di lantai dua Lekow Wangko dengan harga sewa antara Rp 25 ribu sampai Rp 20 ribu. Pengunjung bebas berpose di seluruh area rumah kecuali kamar tidur pemilik. 

“Sekarang, setahu saya, rumah Lekow Wangko dan rumah Belanda di sebelahnya juga sudah difungsikan sebagai tempat penginapan. Tapi saya enggak tahu berapa tarifnya per malam karena masih baru sekali sebagai penginapan,” kata Rovi Manda.

Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Danau Tondano yang tinggal berjarak 1,5 kilometer lagi dari deretan rumah Belanda. Roni sempat menunjukkan lokasi kampus Universitas Negeri Manado yang kami lewati. 


Nah, saya dan Hasudungan baru tahu alasan Roni menyarankan kami ke Danau Tondano. Dengan sekali jalan dari pusat kota Tondano, kami bisa menikmati lima objek wisata sekaligus dalam satu kali perjalanan. 

Saya sempat mengatakan pada Roni bahwa walau lanskapnya tidak sama, keberadaan rumah-rumah Belanda itu mengingatkan saya pada artikel tentang Desa Giethoorn di Provinsi Overijssel, Belanda. Desa berpopulasi sekitar 2.900 jiwa ini terkenal dengan rumah-rumah cantik dan terhubung dengan jembatan-jembatan unik. Suasananya sangat asri dan bersih. 

Bisa saja, kelak suatu saat, rumah-rumah Belanda di Desa Tonsaru itu bisa seperti Giethoorn dan bahkan lebih keren asal asal ditata dan dikelola sungguh-sungguh. ABDI PURMONO

Warganet Jangan Sembarangan Sebarkan Foto dan Video Orang Terduga Kena Virus Korona

Senin, Maret 23, 2020 Add Comment
Warganet Jangan Sembarangan Sebarkan Foto dan Video Orang Terduga Kena Virus Korona


ILUSTRASI: Petugas kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Pesestrian Kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020. Penyemprotan ini bertujuan untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di ruang publik. TEMPO/Muhammad Hidayat


Kawan-kawanku yang baik…

Mungkin di antara kalian ada yang menerima foto-foto maupun video berisi orang-orang yang semaput/sekarat dan mungkin sudah meninggal, yang disebut-sebut meninggal karena terjangkit virus korona.

Gereja Jago, Tempat Ibadah dan Rahasia Negara

Senin, Desember 30, 2019 Add Comment
GPIB Immanuel Malang terlihat pada Kamis, 19 Desember 2019. Foto: ABDI PURMONO

DI KOTA MALANG terdapat tiga gereja pertama yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda dan pada 2018 ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau heritage.